REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Dalam pertemuan antara pemerintah dan tokoh masyarakat Papua pada Senin (18/6) malam, keluhan mencuat dari para tokoh Papua.
Menkopolhukam, Djoko Suyanto mengatakan pertemuan tersebut tak hanya membahas masalah keamanan tetapi juga masalah pelaksaan otonomi khusus (otsus).
Meski sudah berjalan 11 tahun, para tokoh Papua itu merasa Otsus tersebut belum memberikan harapan kepada masyarakat setempat. ‘’Dari hasil diskusi ada kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan otonomi khusus, dimana, mereka belum tersentuh pembangunan,” katanya seperti dikutip laman setkab.go.id
Ia menyesalkan kenyataan tersebut. Karena, pemerintah pusat sudah memberikan atensi yang lebih kepada Papua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Dijelaskannya, dalam Inpres tersebut sangat jelas dipaparkan bahwa harus memberikan kesempatan yang luas bagi orang asli Papua, disemua sektor baik itu di pemerintahan dan swasta seperti perhotelan. Artinya, kebijakan di semua aspek terhadap orang asli Papua bukan hanya menjadi perhatian pemerintah tetapi juga elemen lain seperti pihak swasta.
“Inilah yang ke depan yang harus diimplementasikan secara benar,” katanya.
Menurutnya, keluhan dari tokoh Papua itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara lebih serius. Karena ujung tombak dari kebijakan Otsus berada ditangan Pemda. Apalagi, kewenangan kepada mereka sangat besar. ‘’Harusnya pemerintah daerah mampu mendistribusikan pembangunan dengan baik sehingga benar-benar menyentuh masyarakat,’’paparnya..
Ia sendiri mengaku tidak bisa memberikan janji muluk pasca-pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Panglima TNI, Agus Suhartono; Kapolri Jenderal Timur Pradopo; dan Kepala BIN, Marciano Norman.
“Pemerintah tidak berani berjanji, bisa mengubahnya dengan drastis, tapi yang pasti segala masukan ini akan dikaji untuk mencari solusi yang paling terbaik,” katanya.
Namun, ia berjanji dialog yang dilakukan antara pemerintah dan tokoh masyarakat Papua tidak berhenti. Pemerintah, akan terus memberikan perhatian pada perkembangan keamanan di Papua ini. "Mungkin suatu saat nanti, juga akan mengundang kelompok yang kini masih bergerliya di hutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika