REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap permintaan gedung baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, alih-alih mengadakan proyek pembangunan gedung baru, KPK disarankan agar mencari gedung-gedung milik pemerintah lain yang tidak digunakan.

“Tidak ada satu fraksi pun yang menolak. Kami dari PPP hanya memberikan catatan, agar KPK mencari gedung lain yang tidak terpakai daripada membangun gedung yang baru,” kata dia dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Yani memberikan solusi alternatif gedung milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Saat ini gedung tersebut kosong dan tidak digunakan.

“Selain itu, masih ada gedung-gedung milik pemerintah yang kosong. Daripada membangun gedung baru, KPK kan bisa menggunakan gedung-gedung kosong itu,” ujarnya.

Meski demikian, Yani menegaskan bahwa catatan itu hanya sebatas saran. Secara umum, pihaknya mendukung penuh pengadaan gedung yang lebih representatif bagi KPK. Hanya saja, ia memperingatkan KPK untuk bersabar dan mematuhi prosedur.

“Tidak ada kata DPR menolak. Ini kan masih ditindaklanjuti untuk hal-hal detil,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika