REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV - Uni Eropa menolak permintaan Israel untuk mem-blacklist Hizbullah sebagai kelompok teroris. Menurut Uni Eropa tidak ada konsensus yang menempatkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.
Selasa (24/7) lalu, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman meminta Uni Eropa untuk mem-blacklist Hizbullah dan memasukannya dalam daftar organisasi teroris. Hal tersebut menyusul insiden pemboman mematikan di Bulgaria Pekan lalu. Israel menuding Hizbullah berada dibalik aksi pemboman yang menewaskan lima warga Israel tersebut.
Namun, Uni Eropa menolak permintaan Israel tersebut. Menurut Menteri luar Negeri Siprus, yang saat ini memegang kepresidenan bergilir Uni Eropa, Erato Kazakou Marcoullis mengatakan, tak ada kesepakatan bulat soal itu. Sehingga Uni Eropa tak bisa begitu saja memasukkan Hizbullah dalam daftar hitam kelompok teroris.
"Tak ada konsensus untuk menempatkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris," kata dia saat jumpa pers dengan wartawan.
Keputusan Uni Eropa untuk memasukkan Hizbullah dalam daftar hitam kelompok teroris tak bisa hanya dari satu negara. Ke-27 anggota Uni Eropa lain juga harus sepakat bahwa Hizbullah layak masuk dalam daftar organisasi teroris.
Dalam jumpa pers yang sama Lieberman terus mendesak Uni Eropa untuk menempatkan Hizbullah dalam daftar teroris di Eropa. " Ini akan memberikan sinyal tepat kepada masyarakat Internasional dan rakyat Israel," ujar Lieberman.
Namun, Kozakou Marcoullis mengatakan, Hizbullah adalah sebuah organisasi yang terdiri dari partai atau sayap politik bersenjata dan aktif dalam politik di Libanon. Ia menambahkan, Uni Eropa akan segera mempertimbangkan jika Hizbullah terbukti terlibat aksi teror. "Dengan mempertimbangkan hal ini dan aspek lainnya, maka tak ada konsensus untuk menempatkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika