REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait terjadinya tragedi kemanusiaan konflik etnis Rohingnya dan etnis Rakhine di Myanmar.

"Saya menyimak komentar di sejumlah media massa yang menggambarkan pemerintah diam, presiden diam, padahal Presiden Indonesia sekarang sebagai ketua ASEAN. Dua hal yang salah, pemerintah tidak diam, dan pemerintah sedang terus bekerja, dan Presiden Indonesia bukan Ketua ASEAN, tapi Perdana Menteri Kamboja (ketua ASEAN)," kata Presiden dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu.

Pemerintah, menurut Presiden, secara multilateral dan regional aktif membahas masalah tersebut baik di PBB, ASEAN maupun forum lainnya. Selain itu, juga aktif secara bilateral menjalin diplomasi dan kerja sama.

"Untuk diketahui, ketika banyak negara menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia, Indonesia menerima kedatangan mereka, dan sekarang tercatat ada 270 pencari suaka, 124 pengungsi Rohingya," kata Presiden.

Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan badan PBB dan lembaga internasional lain untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan status bagi para pengungsi tersebut. Presiden juga mengungkapkan, dirinya telah mengirimi surat Presiden Myanmar Thein Sein tentang harapan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingnya dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar selain mengundang PBB dan diplomat asing, Pemerintah Myanmar juga mengundang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melihat langsung di lapangan. "Harapan saya OKI, PBB, ASEAN, tentu Indonesia di dalamnya dan Myanmar bisa kerja sama untuk selesaikan solusi yang baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika