REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) dipastikan menjadi pemilik saham terbesar dari Blok East Natuna. Badan usaha ini kemungkinan akan memiliki saham mayoritas di blok migas yang berada di Kepulauan Riau tersebut.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, Ahad (12/8). "Saya lupa angkanya tapi Pertamina memang lebih besar dari yang lain," ujarnya kepada wartawan.
Meski demikian, ini belum membuat Pertamina menjadi pengelola blok itu. Menurut Rudi, untuk operator, pemerintah meminta Pertamina dan dua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) asing yang terlibat untuk melakukan pembicaraan business to business.
Sebagaimana diketahui, saham Blok Natuna juga dimiliki unit usaha ExxonMobile Corporation yaitu Esso Natuna Ltd dan unit usaha Total SA, Total E&P. "Mereka harus berembug. Biar bagaimana pun supirnya harus satu, yang tandatangan dengan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) kan cuma satu," katanya.
Keputusan apakah akan ada perusahaan patungan baru ataukah masing-masing perusahaan bergiliran mengelola blok, juga diserahkan pemerintah kepada ketiga KKKS. Namun, kata Rudi, hingga kini belum ada laporan resmi tentang hasil pembicaraan ketiga perusahaan itu.
"Yang sekarang krusial adalah kalau Natuna disentuh, bagaimana investment rate of return (IRR atau tingkat pengembalian investasi)-nya. Untung atau tidak," jelas mantan Dirut Operasional BP Migas ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian mulai dari isi kontrak, keperluan untuk mencukupi pasar dalam negeri, serta pajak.
Karenanya, Pertamina tengah mengajukan beberapa insentif ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu). BUMN itu menunjuk pihak ketiga untuk mengevaluasi secara teknis dan finansial, insentif yang paling tepat diajukan ke pemerintah. "Mereka ajukan seminggu lalu," ujarnya. Ia menuturkan keputusan terkait insentif ini ditargetkan final Oktober mendatang.
