Rabu 29 Aug 2012 19:47 WIB

Kekerasan di Sampang, Gubernur Juga Punya Tanggung Jawab

Sejumlah massa menyaksikan puing pemukiman warga Syiah yang dibakar, di Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Jawa Timur, Ahad (26/8).
Foto: Antara/Saiful Bahri
Sejumlah massa menyaksikan puing pemukiman warga Syiah yang dibakar, di Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Jawa Timur, Ahad (26/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Melani Suharli, menolak jika semua kesalahan terkait kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura dibebankan pada Pemerintah Pusat. Menurutnya, Gubernur yang memiliki kewenangan penuh atas daerahnya juga memiliki tanggung jawab besar.

"Tidak benar kalau ditumpahkan semua kesalahan ke pemerintah pusat. Bagaimana dengan gubernurnya? Apa yang telah dilakukan?," kata Wakil Ketua MPR Melani Suharli usai menutup sarasehan nasional dalam rangka hari konstitusi dan HUT ke-67 MPR di Senayan Jakarta, Rabu.

Melani menjelaskan, pada era Otonomi Daerah, maka kepala daerah atau gubernur dan bupati memiliki kewenangan penuh atas daerahnya. "Harusnya setiap ada persoalan, Gubernur harus bisa meredam dan menyelesaikannya," kata Melani.

Melani menjelaskan peran gubernur harus lebih di dorong. Menurut Melani, gubernur dan muspida bisa saling bahu-membahu menyapa masyarakat.

"Gubernur harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau perlu tiap jumat gubernur dan muspida keliling mesjid-mesjid," kata Melani.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement