REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Korea Selatan dan Jepang menangguhkan sementara pertukaran militer mereka di tengah sengketa wilayah atas gugusan kepulauan, kata pejabat pertahanan pada Senin (3/9).
Komandan angkatan laut dan angkatan udara Jepang menangguhkan lawatan ke Korea Selatan, yang dijadwalkan dimulai pada Senin sebagai bagian dari pertukaran militer, kata kementerian pertahanan Korea Selatan.
Korea Selatan juga akan menangguhkan perjalanan serupa ke Jepang yang akan dilakukan oleh para komandannya, kata seorang juru bicara kementerian itu kepada AFP. "Langkah ini bersifat sementara, yang mencerminkan hubungan yang tegang antara kedua negara," katanya.
Sengketa atas kepemilikan kepulauan itu saat ini dikuasai Korea Selatan di Laut Jepang (Laut Timur), yang dikenal sebagai Dokdo di Korea dan Takeshima di Jepang.
Para pejabat kementerian mengatakan sengketa ini bisa mempengaruhi pertukaran militer lainnya dan program-program kerja sama jika ketegangan meningkat lebih lanjut.
Hubungan antara kedua pihak telah memburuk sejak Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak melakukan kunjungan kejutan ke pulau-pulau itu pada 10 Agustus.
Dia mengatakan, perjalanannya, yang pertama dilakukan oleh seorang presiden Korea Selatan, dimaksudkan untuk menekan Jepang untuk menyelesaikan keluhan yang tersisa dari pemerintahan kolonialnya pada 1910-1945 atas Korea.
Lee kemudian marah terhadap Jepang dengan mengatakan bahwa Kaisar Akihito harus dengan tulus meminta maaf atas ekses masa lalu itu, dan ia harus mengunjungi Korea Selatan.
Jepang membatalkan pertemuan menteri keuangan yang dijadwalkan bulan ini dan mengatakan akan meninjau perjanjian tukar valuta asing dengan Seoul, sebagai celah yang akan mengancam meluap ke hubungan ekonomi.
Tokyo juga telah mengisyaratkan pihaknya bisa membekukan rencana untuk membeli obligasi pemerintah Korea Selatan berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada Mei.
Korea Selatan pekan lalu secara resmi menolak usulan Jepang. bahwa kedua negara meminta pengadilan internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika