REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR mendesak pemerintah agar menyeimbangkan kepentingan manfaat dan keuntungan Freeport antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Sehingga, Freeport tidak akan diambil alih oleh pihak Asing khususnya AS. "Ketidakseimbangan kepentingan manfaat itu harus dipecahkan melalui renegoisasi," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (4/9).

Menurutnya, Indonesia diminta segera mungkin membicarakan nasib penanganan Freeport ini. Terlebih, kata dia, terkait kedatangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hillary Clinton ke Indonesia yang diisukan untuk mengambil alih Freeport.

Untuk itu, guna mengatasi hal ini, pemerintah harus secepatnya melakukan renegoisasi dengan kepentingan keuntungan yang berimbang antara AS dan Indonesia. "Memang dipertanyakan apakah Indonesia bisa melepaskan ancaman freeport ini dari AS, rasanya sih tidak. Tapi, Kalau tidak percepat renegoisasi kepentingan keuntungan," ungkap politikus PKS ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika