REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rektor Universitas Diponegoro, Sudharto P Hadi, mengatakan banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.  Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah otonomi daerah (otda).  

Sejak dicanangkan 12 tahun silam, kata Sudharto, otda dimaknai oleh sebagian besar pemerintah daerah sebagai hak untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber daya alam (SDA). Hak itu, termasuk di dalamnya yang bersumber dari hutan. Akibatnya, SDA yang berada di dalam hutan dieksploitasi secara maksimal. 

Situasi semakin rumit, tatkala pengelolaan hutan masih dikelola berdasarkan administrasi semata. Peran pemerintah pusat menjadi tereduksi akibat berlebihnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota. "Dapat dibilang, hutan menjadi korban otonomi daerah," kata Sudharto usai kuliah umum Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, dalam rangkaian Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kampus Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (11/9).

Oleh karena itu, ke depannya Sudharto menyarankan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten/kota.  Harapannya, agar sinergitas pengelolaan hutan antara berbagai stake holder dapat terwujud. 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan masalah riil yang dihadapi dalam pengelolaan hutan saat ini antara lain konflik lahan, tumpang tindih izin, keberpihakan masyarakat setempat dan adat, perbedaan persepsi, sumber daya manusia (SDM) dan kebakaran lahan serta hutan. 

Menurut Zulkifli, timbulnya masalah-masalah seperti ini akibat minimnya perhatian bupati. Perhatian ini, kata dia, terutama terhadap pengelolaan hutan yang ditandai oleh penandatanganan izin usaha kehutanan dengan mudahnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika