REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Dunia menyatakan bahwa kendaraan "high-tech" atau berteknologi tinggi bukan merupakan satu-satunya solusi dalam mengatasi emisi transportasi global.
Berdasarkan Laporan Bank Dunia bertajuk "Turning the Right Corner: Ensuring Development Through a Low-carbon Transport Sector" yang diterima di Jakarta, Sabtu, kemajuan teknologi dalam kendaraan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengatasi masalah emisi transportasi.
Karenanya, menurut laporan tersebut, negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang harus melaksanakan transisi ke transportasi karbon rendah dan mengembangkan pola mobilitas yang lebih berkelanjutan serta reformasi yang lebih luas yang mencakup semua biaya akibat beban eksternal transportasi seperti emisi gas rumah kaca.
Bank Dunia mengingatkan bahwa bila negara-negara tidak menahan penggunaan bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak (BBM), maka sektor transportasi akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.
Selain itu, kondisi seperti meningkatnya harga minyak juga akan mengakibatkan semakin tingginya beban biaya transportasi yang harus ditanggung.
Laporan itu juga menyatakan, konsep seperti negara-negara Eropa yang memiliki transportasi publik yang sangat memadai merupakan tempat yang lebih baik dalam merespon tantangan masa depan dalam harga energi dan emisi daripada negara seperti Amerika Serikat yang lebih menekankan pada infrastruktur jalan.
Bank Dunia juga menganalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan negara-negara untuk melakukan transisi kepada sektor transportasi rendah karbon seperti meningkatkan penggunaan moda transportasi massal di daerah perkotaan serta mengubah pola permukiman dan mobilitas.
Ekonom Utama Transportasi Bank Dunia, Andreas Kopp mengemukakan, bagi beragam kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat, pemerintah setempat harus memastikan jasa layanan tinggi untuk moda transportasi massal rendah emisi. "Bila tidak, orang-orang akan terus menggunakan mobil pribadi," katanya.
Ia memaparkan, sejumlah negara Asia yang layak menjadi contoh dalam mengembangkan sektor transportasi rendah karbon adalah Jepang, Korea, Singapura, dan Hongkong.
Sebelumnya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yongkie D Sugiarto di Jakarta, Jumat (31/8) mengatakan, program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan BBM nonsubsidi harus ditambah dengan infrastruktur yang lengkap di setiap daerah.
"Jika BBM bersubsidi dikurangi, secara teknis standar emisi Euro 2 sudah menjadi standar di Indonesia," kata Yongkie D Sugiarto.
Menurut dia, pemerintah dan agen pemegang merek (APM) harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi bensin beroktan di atas 90 karena bisa mendukung pemakaian standar emisi Euro 2.
Ikuti Whatsapp Channel Republika