REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, pengentasan warga miskin di Tanah Air makin lambat.

"Anggaran program pengentasan warga miskin terus naik. Namun, porsinya baru 0,5 persen dari produk domestik bruto 2010, itu masih lebih rendah dibandingkan negara lain," katanya, di Beijing, Rabu malam.

Ditemui usai mengikuti Forum Internasional Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan di Beijing, ia mengatakan bahwa saat ini jumlah warga miskin di Indonesia tercatat 29,13 juta orang atau 11,96 persen dari jumlah penduduk.

Hal itu, lanjut Armida, antara lain tidak ada keberpihakan pembangunan ke desa dan sektor pertanian. Padahal, 71,3 persen rumah tangga miskin ada di pedesaan, bekerja di pertanian dan perikanan.

"Jika ingin pengentasan kemiskinan berjalan cepat, maka perlu diperhatikan pembangunan di pedesaan, bekerja di pertanian dan perikanan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing wilayah, sehingga benar-benar tepat sasaran," katanya.

Armida menegaskan program pengentasan kemiskinan sangat multidimensi. Diperlukan pembangunan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Pembangunan juga harus didukung faktor lain, misalnya infrastruktur yang memadai karena dengan infrastruktur yang memadai, roda ekonomi akan berjalan hingga ke pelosok, termasuk desa. otomatis ini akan menciptakan peluang kerja yang menjadi faktor pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Selain itu, melalui infrastruktur yang baik masyarakat di pelosok juga dapat mengakses kebutuhan dasarnya untuk ke tempat pendidikan, ke tempat layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan murah, sehingga tingkat pendapatan dan kehidupannya juga terjamin, kata Armida menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika