REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Rentetan kasus beberapa hari terakhir mengenai narkoba semakin membuktikan bahaya narkoba bagi seluruh kelompok masyarakat. Kepedulian pada pemberantasan narkoba ditunjukkan Fraksi PKS yang secara khusus menemui kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (19/10).
Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid dalam kunjungan ke Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan FPKS langsung diterima oleh Ketua BNN, Gories Mere.
Dari PKS, Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman dan Al Muzzammil Yusuf, serta Anggota DPR yakni Nasir Djamil, Aboe Bakar Al Habsyi dan Bukhori Yusuf.
Menurut Hidayat, seperti halnya terorisme dan korupsi narkoba harus ditindak tegas oleh negara. Hukuman tegas ini akan menjadi efek jera bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari bisnis haram ini.
“Sekarang narkoba bahkan sudah masuk sampai ke penegak hukum, seorang Hhkim. Negara harus tegas dan tidak boleh kalah oleh gembong narkoba dan jaringan mafianya,” tegasnya.
Kunjungan dan diskusi bersama Ketua BNN ini, kata Hidayat, menjadi bagian dari apresiasi Fraksi PKS terhadap kinerja BNN yang terus berupaya memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Untuk itu, PKS juga menyatakan dukungannya agar pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum seberat-beratnya.
“Kami prihatin dengan bagaimana hukum sudah dipermainkan oleh gembong narkoba ini. Bahkan kabar yang menyebutkan hukuman mati bisa dibeli dan turun menjadi hukuman seumur hidup. Ini tentu jadi preseden buruk bagi gerakan pemberantasan narkoba,” tegasnya.
Dalam pandangan Hidayat, alasan hak asasi manusia yang dikemukakan pemerintah patut dipertanyakan. Lantaran dampak yang dilakukan para terpidana narkoba itu sangat hebat dalam menghancurkan dan membunuh masa depan kemanusiaan.
“Jutaan korban narkoba, harus meregang nyawa dan terancam mati untuk kepentingan bisnis haram sekelompok orang yang tak mempedulikan kemanusiaan. Kita pun patut bertanya, nilai kemanusiaan dan keadilan seperti apa yang ingin ditegakkan?” tanya Anggota Komisi I DPR ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika