REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengakui selama delapan tahun (sewindu) pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak kemajuan yang dicapai. Namun Korupsi semakin merajalela.
''Sebetulnya saya ogah memberikan penilaian terhadap sewindu kepemimpinan SBY, namun sebagai elemen masyarakat madani Indonesia, saya mengatakan secara manusiawi seorang pemimpin punya kebaikan dan di sisi lain ada kelemahan dan kekurangan,'' tutur dia saat diminta pendapatnya tentang sewindu kepemimpinan SBY, di Yogyakarta, Jumat (19/10).
Menurut dia, kemajuan yang dicapai SBY maupun rezim sebelumnya diantaranya: pemerintah Indonesia telah mendorong demokrasi dan diharapkan oleh dunia lain sebagai pengawal ekonomi.
''Kemajuan di bidang ekonomi telah ditunjukkan oleh Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis keuangan dunia. Karena di negara Eropa ada yang mau brangkut, tetapi Indonesia relatif bisa bertahan. Ini harus kita akui,'' tutur dia.
Namun, dia menambahkan, amanat reformasi untuk memberantas KKN justru hampir tidak terlaksana dengan baik, justru korupsinya merajalela tidak dijalankan, baik di eksekutif maupun yudikatif dan semakin meningkat. Hal ini terkait dengan penegakan hukum yang lemah dan belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum, kata Din.
Di samping itu isu kedaulatan dalam ekonomi tidak bisa tegak, dominasi asing di bidang energi, perbankan, dan komunikasi di atas 50 persen,''tutur dia. Walaupun kepemimpinan SBY tinggal dua tahun, namun Din mengatakan masih ada waktu kalau betul- betul mau memperbaiki.
''Sebetulnya hal ini mulai dilakukan oleh tokoh agama termasuk Muhammadiyah dengan memberikan kritik, namun ditanggapi secara sinis dan politis dan kendalanya ini. Biasanya kalau kepemimpinan terlalu mengandalkan citra paling sensisif terhadap kritik," ungkap dia.
Din berharap Indonesia bisa bangkit dan maju, karena potensi luar biasa. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Indonesia kaya raya dan perlu pengelolaan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika