REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko 'Jokowi' Widodo menerima rombongan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Balai Kota, Selasa (23/10).

Dalam kunjungan kerja tersebut, DPD membahas soal laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemprov DKI.

Anggota DPD asal DKI Jakarta AM Fatwa mengatakan, berdasarkan audit BPK semester pertama itu terdapat sejumlah catatan miring soal tata kelola pemerintahan. Salah satu sektor yang masih terdapat persoalan adalah kesehatan.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas banyak yang tidak selesai. Padahal kontraktor sudah dibayar," kata dia dalam rapat yang dilangsungkan di Balai Agung itu.

Selain soal konstruksi, AM Fatwa juga menyampaikan temuan BPK lain dalam pengadaan alat kesehatan. Ia mengatakan, banyak alat kesehatan yang sudah dibeli namun tidak dimanfaatkan.

"Pengadaan alat kesehatan ini menimbulkan keborosan hingga Rp 666 juta. Kami menyarankan perlunya pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pengadaan alat kesehatan puskesmas," imbuhnya.

Terkait persoalan ini, Jokowi mengaku tidak banyak tahu karena itu terjadi pada periode sebelumnya. Dalam kesempatan itu, ia membawa serta jajaran kepala dinas DKI Jakarta untuk menjawab pertanyaan dari audience

Ikuti Whatsapp Channel Republika