REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan usulan pembangunan kampung Indonesia cukup sulit terealisasi. Pasalnya selama ini Pemerintah Arab Saudi ogah memberikan izin membangun untuk pihak luar.

"Selama ini pihak Saudi hanya memberikan izin sewa saja. Ini juga berlaku untuk negara lain," papar Anggito, Selasa (23/10).

Kendati begitu, Anggito mengatakan tahun mendatang pihaknya tetap mempertimbangkan sejumlah opsi yang tersedia untuk kemungkinan melakukan investasi atau pembangunan kampung Indonesia itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Gondo Radityo menilai dalam pembangunan kampung Indonesia di Arab Saudi, jarak harus menjadi pertimbangan utama.

"Kalau jaraknya terlalu jauh dari Masjidil Haram juga kurang ideal, sehingga harus ada pembahasan lebih lanjut tentang perencanaan yang ideal seperti apa," katanya, Selasa (23/10).

Karenanya, pihaknya mengusulkan agar Kementerian Agama mengontrak pemondokan untuk tiga tahun sekaligus. Kebijakan itu agar tidak merepotkan untuk urusan pemondokan jamaah pada tahun penyelenggaraan haji berikutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika