REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ADEPSI) H. Sindawa Tarang berharap pemerintah bisa merealisasikan ketentuan biaya pembangunan desa minimal Rp 1,2 miliar atau 10 persen dari dana APBN.
Menurut Sindawa usai pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ADEPSI) Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (29/10), anggaran Rp 1,2 miliar tersebut merupakan anggaran minimal yang harus diberikan ke desa untuk membangun berbagai fasilitas desa dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi desa.
"Kenyataannya saat ini masih banyak desa yang hanya mendapatkan dana Rp 70 juta per tahun, walaupun ada juga desa yang telah mendapakan Rp 2 miliar, hal itu sangat tergantung dengan potensi kekayaan masing-masing daerah," paparnya.
Kondisi itu, kata dia, membuat pembangunan desa menjadi tidak merata, ada desa yang sangat maju dengan berbagia teknologi dan fasilitas pembangunan yang mereka dapat, tetapi juga ada desa yang masih sangat terbelakang, baik itu ekonomi, kesehatan dan pendidikannya, karena minimnya dana yang diterima.
Seharusnya, tambah dia, biaya pembangunan desa ini yang harus diperbesar, karena desa adalah merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dukungan dana dari pemerintah untuk mendorong masing-masing desa menjadi desa yang maju sangatlah penting.
"Untuk itu kita akan terus berjuang agar anggaran desa 10 persen dari APBN tersebut bisa direalisasikan secara merata di seluruh Indonesia, melalui undang-undang yang telah ditetapkan," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya juga berharap dirjen desa tertinggal nantinya akan menjadi kementerian desa tertinggal, sehingga pemerintah bisa fokus mengembangkan desa-desa tertinggal yang kini banyak ditinggalkan oleh generasi muda untuk hijrah ke kota.
Sindawa mengungkapkan, banyak potensi di desa yang bila dikelola dengan sungguh-sungguh dengan dukungan dana yang memadai, mungkin bisa membuat Indonesia jauh lebih maju. Apalagi, kata dia, masyarakat Indonesia mayoritas adalah petani dan nelayan yang mayoritas menggantungkan hidupnya di desa.
Lapangan kerja juga terbuka luas dan tersebar merata di desa-desa, sehingga dengan dukungan dana yang memadai, maka bisnis sektor riel bisa tumbuh subur dan desa-desa berkembang dengan baik, masyarakatnya berdaya sehingga hidup nyaman tak usah pindah ke kota.
"Sedangkan yang selama ini terjadi, masih banyak terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Sebagian pembangunan infrastruktur desa terkesan ala kadarnya, sedangkan pembangunan kota cukup luar biasa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika