REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Harsandono mengaku pihaknya akan menggenjot pengawasan larangan penggunaan BBM bersubsidi di kawasan pertambangan dan perkebunan.
Ini dilakukan agar kuota BBM bersubsidi sebanyak 44,04 juta kilo liter (kl) mencukupi hingga akhir 2012.
"Banyak antisipasinya," tegasnya menjawab Republika saat ditemui seusai Dialog Pertamina dan BPH Migas, Senin (29/10) malam. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi di pertambangan.
Pasalnya, kata dia, sampai sekarang saja aturan ini masih sulit diaplikasikan. "Bayangkan sampai jam 3.00 pagi masih ada yang mengisi delapan ribu liter," jelasnya.
Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR, BPH Migas tak yakin kuota BBM bersubsidi yang sudah ditambah hingga 44,04 juta kilo liter (kl) cukup hingga akhir tahun. Bahkan lembaga itu memproyeksi BBM bersubsidi yang dianggarkan tetap akan kurang.
"Berdasarkan data tren konsumsi, diperkirakan realisasi volume BBM jenis tertentu (BBM bersubsidi) ini akan mencapai 45,373 juta kl," ujar Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Someng, di hadapan dewan. Ia mengatakan, bakal ada kenaikan permintaan hingga tiga persen dari target pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika