REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Karya Ulama Indonesia, salah satu organisasi ulama di bawah Partai Golkar, memberikan dukungan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk melapor ke KPK mengenai adanya oknum DPR yang meminta jatah kepada perusahaan milik negara.

"Dahlan harus melaporkan setiap indikasi permintaan upeti oleh oknum DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Ketua Umum DPP Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama) Kyai Mohamad Aly Yahya di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (8/11).

Menurutnya, Dahlan harus membongkar, membuka informasi, dan mengedepankan transparansi seluas-luasnya mengenai oknum DPR-RI. "Tidak perlu takut, dan jika perlu melaporkannya secara khusus kepada KPK," kata Aly Yahya.

Ia menjelaskan, langkah yang lakukan Dahlan saat ini adalah terobosan yang baik, meskipun bisa saja dianggap aneh oleh sejumlah kalangan. "Namun pada saatnya apa yang dilakukannya akan mencapai tujuan yang baik dengan hasil yang baik pula," tegasnya.

Pertemuan Aly Yahya dengan Dahlan Iskan berlangsung singkat sekitar 10 menit, dan terbuka untuk diliput media massa. Aly Yahya juga mengatakan kedatangannya menemui Dahlan sekaligus melaporkan hasil Muktamar DPP Satkar Ulama Indonesia, yang fokus kepada peningkatan kesejahteraan umat.

"Kami menganggap Dahlan Iskan adalah keluarga besar Satkar Ulama Indonesia, karena beliau adalah keponakan KH Tarmudzi, waktu itu Ketua Koordinator Bidang Kerohanian Golkar sekaligus pembina Satkar (Satuan Karya) Ulama Indonesia," ujar Aly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika