REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Atma Jaya bersama Forum Aksi Mahasiwa Semanggi (FAMSI) hari ini, Ahad (11/11) menggelar aksi damai mengenang 14 tahun Tragedi Semanggi.
Para mahasiswa menggelar foto-foto kenangan para korban, suasana kejadian dan menggalang tanda tangan dari masyarakat yang melintas. Selain itu, mereka juga menggelar berbagai spanduk yang mengecam terjadinya tragedi Semanggi. "Usut Tuntas Tragedi Semanggi," begitu bunyi tulisan di salah satu spanduk hitam yang digelar.
"Aksi ini bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa kita sekarang bisa berada di dalam kondisi reformasi karena adanya Tragedi Semanggi. Karena itu kami mengangkat slogan Menolak Lupa," ujar anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Hendrik Wijaya saat ditemui.
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, STF Driyarkara, Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan KontraS menuntut tiga hal. Mereka menuntut agar Syafrie Syamsuddin (Eks Pangdam Jaya), Prabowo Subianto (Eks Komandan Kostrad), Noegroho Djayusman (Eks Kapolda Metro Jaya, Djaja Soeparman (Eks Pangdam Jaya) dan Wiranto disidik dengan menggunakan dan melanjutkan hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti yang dikeluarkan Komnas HAM pada 2002.
Tuntutan lain adalah menuntut agar dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atas Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II. Ketiga, menuntut jaksa agung untuk meneruskan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta pelanggaran HAM lainnya.
Aksi berlangsung sejak sekitar pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga saat ini. Aksi diikuti puluhan mahasiswa.
Pada 13 November 1998, tentara menembaki para mahasiswa yang berunjuk rasa di Kampus Atma Jaya. Penembakan dengan menggunakan peluru tajam tersebut mengakibatkan 17 mahasiswa tewas. Peristiwa yang terjadi sejak sore sekitar pukul 16.30 WIB hingga menjelang pagi itu mengakibatkan 418 orang luka berat, 54 orang terkena luka tembak dan 407 orang luka ringan.
Hal itu terjadi untuk mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 yang sejak awal ditentang mahasiswa. Sidang dianggap melegitimasi kekuasaan Soeharto dan Orde Baru dan pelanggengan Dwi Fungsi ABRI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika