REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiapsi langkah Badan Kehormatan (BK) memeriksa anggota DPR yang diduga terlibat pemerasan BUMN. "Menunjukan DPR responsif dengan laporan masyarakat," kata politikus PDI Perjuangan ini kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).

Pramono menyatakan kasus pemerasan BUMN jangan sampai menjadi ajang pencitraan politik. Dia berharap BK tidak memberi ruang bagi siapapun yang hendak membikin gaduh politik Indonesia. "Jangan tempat ini jadi panggung siapa saja untuk membuat gaduh," ujar Pramono.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mestinya meniru langkah yang Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Menurut dia bila Dahlan punya bukti pemerasan mestinya itu dilaporkan ke KPK seperti yang dilakukan Dipo Alam. "Harusnya Dahlan tiru Dipo yang melapor ke KPK," katanya.

Pramono menyatakan pimpinan DPR tidak akan segan memberi sanksi anggota DPR yang melanggar etika. Menurutnya beragam berita negatif tentang DPR telah merusak institusi DPR. 

Hari ini Badan Kehormatan (BK) DPR sedianya akan memeriksa tiga anggota DPR dalam kasus pemerasan BUMN. Mereka adalah Sumaryoto dari PDI Perjuangan, Achsanul Qosasih dari Partai Demokrat, dan Linda Megawati dari Partai Demokrat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika