Jumat 23 Nov 2012 02:11 WIB

Pemerintah Diminta Segera Tarik Draf RUU Kamnas

Rep: Aghia Khumaesi/ Red: Dewi Mardiani
Mahasiswa melakukan aksi menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) melakukan unjukrasa didepan gedung DPR Jakarta, Selasa (23/10)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Mahasiswa melakukan aksi menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas) melakukan unjukrasa didepan gedung DPR Jakarta, Selasa (23/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa menghimbau Pemerintah untuk segera menarik draf RUU Kamnas yang ada di pansus DPR. Pasalnya, kemungkinan besar DPR akan menolak kembali draf tersebut.

"DPR ada kemungkinan menolak, tapi lebih baik Pemerintah sendiri yang menarik, itu jalan yang bagus," ujarnya saat menerima pimpinan demo di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (22/11).

Sebab, dalam draf rancangan baru yang diberikan Pemerintah pada Pansus DPR sebelum reses lalu masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Bahkan menurutnya, hal ini tidak berbeda dengan draf sebelumnya.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah dan bahkan Presiden untuk segera menariknya. Terlebih, beberapa fraksi di DPR masih simpang siur perihal keputusan persetujuannya. "Rupanya sekarang diantara fraksi masih simpang siur, tapi saya minta Presiden dan Pemerintah untuk legowo untuk ditarik, itu solusi tengah yang bagus.Karena masih menimbulkan multitafsir," tambahnya.

Apalagi kata dia, untuk kesekian kalinya sebagai pimpinan DPR dirinya telah menerima berbagai perwakilan masyarakat (seperti hari ini, buruh-red) yang keberatan dengan RUU Kamnas dan meminta untuk ditarik.

"Saya untuk kesekian kalinya sebagai pimpimnan DPR menerima perwakilan masyarakat yang keberatan dengan RUU kamnas. Mereka minta agar itu dihentikan, suara-suara ini sudah saya beritahukan langsung pada pimpinan Pansus kamnas," kata Priyo.

Sebelumnya pun, pihaknya pernah mengembalikan draft RUU ini pada Pemerintah atas permintaan Pansus dan Komisi I DPR. Tapi, Presiden tetap meminta agar RUU ini dikaji terlebih dahulu. Sehingga, kata dia, dengan kasus yang terjadi lagi seperti ini membuatnya semakin mendesak Pemerintah untuk segera menarik rancangan yang membahayakan ini.

"Saya sebenarnya sudah pernah mngemblikan draft pada Presiden atas permintaan Pansus dan komisi 1. Tapi, Presiden mengirimkan lagi agar dibahas,"ungkap politisi Golkar ini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement