REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini, mengaku pemerintah tak akan menambah lagi kuota BBM bersubsidi. "Karena sudah disetujui DPR hanya 44 juta kilo liter (kl)," tegasnya, Selasa (27/11).

Karenanya, kata dia, pemerintah, termasuk Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina mengajak masyarakat berhemat menggunakan BBM jenis ini. "Kami memohon bagi para pemakai kendaraan yang mampu beralihlah ke BBM nonsubsidi," jelasnya.

Ia menuturkan langkah ini penting agar kuota yang masih tersedia cukup. Ia meminta warga yang kaya empati dan sadar sehingga mau eskan hari tanpa BBM bersubsidi 2 Desember nanti.

Semula dalam APBN 2012 kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kl. Namun pada September 2012 kemudian ditambah sebesar 4,04 juta KL menjadi total 44,04 juta kl. Sebesar 43,9 juta kl penyaluran menjadi tanggung jawab Pertamina. Di mana Pertamina berhak menyalurkan 27,8 juta kl premium, 14,9 juta kl solar, dan 1,2 juta kl minyak tanah (kerosene).

Hingga 20 November 2012, realisasi penyaluran BBM bersubsidi masing-masing mencapai 24,9 juta kl premium. Sedangkan solar 13,7 juta kl dan minyak tanah 1,1 juta kl. Terjadi over kuota 1,1 persen untuk premium dan empat persen untuk solar. Untuk premium misalnya, berarti hanya ada 3,1 juta kl premium yang bisa disalurkan untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Saat ini kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah. Secara nasional, Pertamina memprediksi BBM bersubsidi secara nasional akan habis 24 Desember mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika