REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta moratorium PNS yang diberlakukan dikaji kembali. Sebab, dalam satu tahun selalu ada perubahan, misalnya terkait dengan pensiun.
Ia meminta agar dilakukan perhitungan terkait kebutuhan PNS diberbagai sektor. “Beberapa saat yang lalu kita melaksanakan moratorium karana harus kita tata lebih baik lagi. Tapi setelah moratorium itu selesai, tentu ada proses, ada yang pensiun, ada yang masuk. Mari kita hitung secara baik semuanya ini,” katanya saat membuka rapat cabinet terbatas, Senin (3/12).
Menurutnya, harus ada perhitungan yang pas mengenai berapa slot yang dibutuhkan untuk beberapa bidang seperti pegawai negeri, baik sipil maupun militer serta kepolisian. Perhitungan yang tepat akan berpengaruh sumber lapangan pekerjaan yang dibutuhkan dan harus disiapkan pemerintah. “Dengan begitu, pengangguran yang ada bisa kita turunkan dan pekerjaan itu menjadi berkualitas,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB ) tiga Menteri menyebutkan bahwa moratotium atau penghentian sementara perekrutan CPNS berlaku 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Artinya, pada tahun depan kran untuk menerima CPNS bisa dibuka. Hanya saja, kebutuhan PNS belum diketahui secara pasti, termasuk penyebarannya.
Dalam rapat kabinet terbatas kali ini, Presiden SBY mengundang sejumlah menteri untuk membahas upaya pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga meminta jajarannya agar fokus pada job security, yakni memastikan agar masyarkat yang sudah bekerja bisa tetap mempertahankan pekerjaannya dan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tampak dalam rapat kabinet tersebut antara lain Wakil Presiden, Boediono; Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam); Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono. Selain itu, tampak pula Menteri BUMN, Dahlan Iskan; Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan; dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh.
Selain itu, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto; Menteri Keuangan, Agus Martowardjoyo; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar; Menteri Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu; Menteri Perindustrian, MS Hidayat; Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar; Kepala BKPM, Chatib Basri; Mensesneg, Sudi Silalhi; dan Seskab, Dipo Alam
Ikuti Whatsapp Channel Republika