REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Ketua Delegasi Komisi I DPR untuk Palestina, Mahfudz Siddiq menyatakan sekarang merupakan momentum tepat bagi pemerintah membuka kantor perwakilan Indonesia di Palestina.

Pasalnya, PBB baru saja meningkatkan status Palestina sebagai negara peninjau di PBB. Mahfudz menyatakan ada tiga opsi yang bisa dipilih pemerintah terkait upaya membuka kantor perwakilan di Palestina.

Pertama, pemerintah membuka kantor perwakilan di Jalur Gaza. Kedua, pemerintah membuka kantor perwakilan di Rammalah. Ketiga, pemerintah membuka kantor perwakilan di Jalur Gaza dan di Tepi Barat Rammalah.

Dari ketiga opsi tersebut, Mahfudz menilai opsi yang paling tepat adalah opsi ketiga, membuka kantor perwakilan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Ini lantaran Jalur Gaza merupakan kawasan yang selama ini cenderung paling sering berinteraksi dengan Indonesia. Sementara kantor perwakilan di Tepi Barat memiliki sisi politis yang kuat lantaran di wilayah inilah pemerintahan Palestina faksi Fattah yang diakui barat berada. 

Pemerintah Indonesia tidak perlu cemas dengan intervensi yang mungkin dilakukan Amerika Serikat. Pasalnya, menurut Mahfudz, konstelasi kekuatan politik dunia perlahan sedang berubah.

Hegemoni ekonomi Amerika Serikat berangsur mulai terkikis oleh kekuatan ekonomi baru di Cina, Jepang, dan kawasan-kawasan Asia seperti Indonesia dan Timur Tengah.

Hal itu dengan sendirinya akan memaksa sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa melepaskan dukungan terhadap Israel dan Amerika Serikat. “Kalau sudah begini, intervensi Amerika Serikat tidak akan berpengaruh banyak,” kata Mahfudz, Selasa (5/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika