REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH - Keberhasilan calon Gubernur (Cagub) DKI Independen mengumpulkan ratusan ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta untuk maju dalam Pemilihan Umum Gubernur (Pemilugub) DKI 2012 memang patut diacungi jempol. Dalam waktu sekitar empat bulan, dua pasangan calon, Hendardji - Ahmad Riza dan Faisal Basri - Biem Benyamin mampu mengumpulkan lebih dari 407.345 KTP Jakarta, sebagai syarat maju pada Pemilugub DKI 2012 melalui jalur independen.
Namun ketika ratusan ribu KTP ini diverifikasi secara faktual, kejanggalan demi kejanggalan, bahkan kecurangan pun marak ditemui.
Kepala Divisi Riset Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I), Faisal Fadli menuturkan, dari investigasi secara langsung di lapangan, pihaknya banyak menemui kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan Cagub ini.
"Contohnya saja untuk investigasi yang kami lakukan di PPS Kalibaru, Jakarta Utara. Dari verifikasi faktual, kami menemukan ada ribuan KTP palsu dan dukungan yang berulang," ujar Faisal, Senin (27/2).
Menurut Faisal, dari sekitar 29.063 dukungan yang diberikan oleh masyarakat Kalibaru pada dua pasangan Cagub Independen yang ada, sekitar 2.034 KTP ditemukan memberikan dukungan dukungan ganda. Artinya, memberi dukungan pada kedua pasang cagub-cawagub.
Selain itu, P3I juga menemukan data jika ada 5.000 KTP palsu yang digunakan untuk mendukung Cagub Independen ini. Belum lagi ditambah dengan 503 KTP yang kadaluarsa.
"Dari jumlah puluhan ribu ini, warga yang mendukung dengan mendatangi PPS hanya 873 orang. Lantas kemana masyarakat Kalibaru yang jika dihitung masih tersisa sekitar 20 ribuan?" kata Faisal. Ia menuturkan, apa yang didapatkan timnya di kawasan Kali Baru, yang merupakan pusat pemilih terbesar di DKI, sama sekali tak sinkron, antara data dengan fakta yang ada.
Banyaknya masyarakat yang tak dapat diverifikasi secara faktual ini seolah mendukung adanya praktik jual beli KTP dan penggunaan broker KTP (penjual data / KTP masyarakat) dalam pengumpulan dukungan bagi tim Cagub Independen ini.
"Kami bahkan menemukan broker KTP yang mengaku bekerja sama dengan salah satu calon independen dengan imbalan tertentu," ujar Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika