Ketua Komisi II: Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada Kontradiktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut model pemilu nasional dan pemilu lokal. Rifqi menilai putusan MK itu kontradiktif dengan putusan sebelumnya.

"Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu," kata Rifqi dalam keterangan pers pada Selasa (1/7/2025).

Rifqi memandang keserentakan pemilu sudah dilaksanakan pada 2024 lalu. Namun kemudian pada 2025, MK tiba-tiba menerbitkan putusan mengenai pemilu nasional dan lokal.

"Bukan memberikan peluang kepada kami sebagai pembentuk undang-undang untuk menetapkan satu dari enam model di dalam revisi UU Pemilu, tetapi MK sendiri yang menetapkan salah satu model," ujar legislator Partai NasDem itu.

Rifqi menganggap penormaan MK itu berpotensi memberi tafsir. Rifqi menegaskan DPR RI sejauh ini belum menyatakan sikap resmi karena sedang menelaah putusan MK tersebut. "DPR belum memberikan pernyataan resmi, izinkan kami melakukan penelaahan secara serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," ucap Rifqi.

Sebelumnya, MK memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal mulai Pemilu 2029. MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Juga

Dalam amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu, Mahkamah memutuskan bahwa pemilu lokal diselenggarakan secara terpisah setelah pemilu nasional rampung. Batas rampungnya pemilu nasional ditentukan ketika pengisi jabatan-jabatan politik yang terpilih telah dilantik.

Pemilu nasional yang dimaksud MK, yakni pemilu anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu lokal atau daerah, yakni pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala dan wakil kepala daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

1	Benarkah Muncul Bongkahan Emas di Sungai Eufrat?
2	Ini Ketakutan Panglima Militer Israel Jika Zionis Ambil Alih Sepenuhnya Jalur Gaza
3	Diperiksa KPK Hari Ini, Gus Yaqut akan Dicecar Kuota Haji Tambahan, Mengapa Bisa Sama 50 Persen?
4	Imigrasi Gelar Operasi Pemeriksaan Respons Info Dua Eks Tentara IDF Kelola Vila Mewah di Bali
5	Bupati Pati Sudewo Bantah Tantang Warga, Minta Maaf dan Siap Turunkan PBB 250 Persen
6	Perpres 85/2025, Baranahan Berubah Jadi Badan Logistik Pertahanan
7	Sebanyak 41 Warga Gaza Syahid Sejak Rabu Fajar
8	Hadiri Pemeriksaan di KPK, Gus Yaqut: Saya Hanya Bawa SK Sebagai Menteri
9	Penerjunan Bantuan Lewat Udara di Gaza Dinilai Berbahaya, Otoritas Serukan Pembukaan Perbatasan
10	Malaysia Ganti Ambalat Jadi Laut Sulawesi, Begini Tanggapan Prabowo

Ketua Komisi II: Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada Kontradiktif

Pemerintah Kaji Pulau Galang untuk Tampung Warga Gaza Korban Perang

KPK Nilai Gus Yaqut Punya Iktikad Baik Penuhi Panggilan

IDAI Beri Catatan atas Kebijakan Insentif Rp 30 Juta untuk Dokter Spesialis di Daerah 3T

Viral Pelaku Curanmor di Cengkareng Jakbar Lepaskan Tembakan Bubarkan Warga yang Ingin Menangkapnya

Usai Diperiksa 9 Jam, Nadiem Makarim Ucap Terima Kasih ke KPK