REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI, Maringan Pangaribuan memperkirakan kenaikan tarif angkutan di DKI  bisa dipolitisir untuk kepentingan PilGub DKI mendatang.

Ia khawatir, jika kenaikan harga BBM seperti yang telah direncanakan benar-benar ditetapkan, maka akan banyak pihak yang akan mempolitisir situasi tersebut. "Dikhawatirkan akan terjadi saling tuding dan saling menjatuhkan dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub). Akibatnya, situasi di kota Jakarta menjadi tidak kondusif dan tenang, bahkan dikhawatirkan kondisi politik di DKI akan memanas," ujarnya.

Tak hanya itu, ia pun menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Organda DKI dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) duduk bersama untuk membahas permasalahan ini dan mencari langkah yang terbaik. Selain itu, dituturkan Maringan, perhitungan kenaikan harga suku cadang sebagai imbas kenaikan harga BBM juga harus diperhitungkan dengan matang.

"Kalau bisa, kenaikan tarif angkutan umum ini tidak dilakukan menjelang Pemilugub 2012, tetapi sesudahnya. Jadi situasi DKI juga bisa terkontrol," ujarnya.

Organda DKI sendiri sudah mengusulkan angka kenaikan tarif angkutan antara 20-30 persen jika BBM subsidi jadi naik Rp.1500 per liternya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika