REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga survei Indobarometer mewanti-wanti KPU DKI Jakarta atas munculnya pemilih hantu. Menurut Direktur Indobarometer, M Qodari, ibukota menjadi daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi. Karena itu, masalah pendaftaran pemilih menjadi isu yang sangat krusial.

Pemilih hantu, jelas dia, adalah pemilih yang seharusnya terdaftar tapi tidak mendapatkan hak suara. Selain itu, ada juga yang seharusnya tidak terdaftar karena alasan meninggal atau pindah wilayah tapi masih terdaftar dan mempunyai hak suara. "Ada juga yang masih bayi ikut terdaftar," ujarnya, Sabtu (24/3).

Karena itu, pihaknya mengingatkan KPU DKI Jakarta untuk tetap melakukan verifikasi dan montoring terhadap pemilih yang terdaftar. Pasalnya, kata dia, hal tersebut bukan hanya menghilangkan hak warga negara, tapi juga potensi kecurangan.

KPU, imbuh dia, juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Sebab, lanjut dia, program e-ktp yang telah bergulir setidaknya dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Namun, pihaknya mempertanyakan mengenai sejauh mana program tersebut selesai dilaksanakan.

Permasalahan pendaftar, kata Qodari, sudah menjadi permasalahan nasional. Kendati demikian, kata dia, bukan berarti permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan. "E-ktp seharusnya bisa menjadi jawaban. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu sudah sampai sejauh mana program tersebut berjalan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika