REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Center for Electoral Reform (Cetro), Refly Harun, mengatakan, kendala terbesar pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta adalah banyaknya warga pendatang. Hal tersebut, ungkap Refly, sangat berpengaruh pada validitas pemilih untuk daftar pemilih tetap (DPT).
"Administrasi kependudukan jelas menjadi kendala," tuturnya kepada Republika, Selasa (10/4).
Selain masalah tersebut, pemilukada DKI Jakarta kemungkinan besar akan terganggu oleh politik uang (money politic). Untuk itu, KPU Provinsi dan panitia pengawas pemilu (panwaslu) harus bekerja keras membendung masalah ini. Jika ditemukan pelanggaran, lanjut Refly, kedua lembaga ini harus tegas menindak tegas pelanggarnya.
"Kampanye yang masif dari keduanya mutlak dilakukan agar pemilukada ini berjalan demokratis, jujur dan adil," ungkapnya.
Anggota KPU DKI Jakarta, Aminullah menyebut persiapan logistik untuk pemilukada DKI akan segera dilakukan setelah tiga unsur utama pemilukada terpenuhi. Ketiga unsur tersebut adalah adanya calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan, adanya daftar pemilih tetap (DPT) dan petugas pemungutan suara (PPS).
"Kami akan segera lakukan distribusi logistik setelah tiga hal tersebut terpenuhi," tuturnya.
Terkait verifikasi dukungan tahap dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan (independen), Aminullah menyebut pihaknya sedang melakukannya. Diharapkan, proses tersebut akan selesai sebelum jadwal yang ditetapkan yakni 7 Mei mendatang.
"Verifikasi akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," ungkapnya.
