REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta bukti integritas para calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dengan menandatangani pakta integritas di gedung KPK 4 Juli mendatang. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan pihaknya akan meminta bukti integritas para calon untuk menunjukkan komitmennya tidak melakukan korupsi apabila menjabat sebagai pimpinan DKI Jakarta.

"Kita undang 6 pasangan calon kita minta mereka komitmen dengan pakta integritas anti korupsi," ujar Adnan di sela acara Kampanye KPK menganai 'Pilkada yang berintegritas' di Jakarta di Gelora Bung Karno, Ahad (10/6). Pakta integritas ini, lanjut dia, sebagai bukti dan komitmen siapa pun yang naik, maka korupsi harus turun.

Pakta integritas itu setidaknya mengandung dua hal pentin, yaitu pasangan calon dalam proses Pilkada tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, mereka diminta tidak melakukan permainan kotor serta kecurangan menggunakan politik uang.

Kemudian, jelas Adnan yang kedua, adalah komitmen mereka apabila mereka terpilih sebagai Pemimpin Jakarta. "Komitmen mereka ini akan menjadi perjanjian bagi mereka dengan KPK dan masyarakat warga Jakarta," jelasnya.

Adnan juga mengungkapkan bahwa ini adalah hal yang baru dilakukan oleh KPK untuk meminta komitmen kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia ketika Pemilihan Kepala Daerah berlangsung. Termasuk juga verifikasi harta kekayaan calon kepala daerah. "Ini juga akan kita terapkan ke seluruh proses tahapan Pilkada setingkat Provinsi," terangnya.

Dengan adanya pakta Integritas ini, maka KPK sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan korupsi di daerah. Adnan juga yakin, calon kepala daerah akan sangat berhati-hati mengelola daerahnya dan menghindari dari praktek korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika