REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cagub DKI Jakarta dari PDIP, Joko Widodo, meminta pegawai negeri sipil (PNS) bersikap netral ketika Pemilukada Juli nanti. Pihaknya meminta agar tidak ada pihak manapun yang mengintervensi PNS dalam pemilukada nanti.
"Biarkan mereka memilih sesuka hati. Tidak perlu ada yang mengarahkan," ujarnya, di Jakarta, Ahad (10/6). Mereka sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik sehingga tidak perlu ada yang mengarahkan.
Jokowi berprasangka positif bahwa PNS sudah bisa menentukan pilihan politiknya. Kalaupun di lapangan nantinya ada yang mengarahkan, ia yakin PNS tetap berpendirian pada pilihan politik mereka.
Jokowi menambahkan, demokrasi adalah kebebasan dalam menentukan berbagai hal, termasuk pilihan politik. Setiap individu, baik PNS atau bukan, memiliki sikap tersendiri. Siapa pun tidak berhak mengintervensi pilihan politik seseorang.
"Jangan sampai ada yang mengancam jika tidak memilih calon ini, maka nantinya akan disikapi khusus, dan lain sebagainya," tegas dia.
Menurut Jokowi, mereka yang mengintervensi pilihan politik adalah orang-orang yang belum dewasa dalam berpolitik. Orang-orang seperti itu tidak perlu dihiraukan, karena nantinya akan memahami sendiri bahwa setiap orang memiliki pilihannya sendiri.
Jokowi berharap agar PNS waspada dan tidak terlibat dalam mendukung salah satu kandidat gubernur seperti adanya dugaan keterlibatan Lurah Gondangdia dalam mendukung salah seorang calon gubernur. "Kalau nanti ada yang ketangkap, itu pidana loh. Jadi, harus hati-hati!" katanya.
Kamis lalu, massa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat mendemo Lurah Gondangdia, Jakarta Pusat, karena menilai ada ketidaknetralan lurah jelang Pilkada DKI. Massa melanjutkan aksi dengan menyegel kantor Kelurahan Gondangdia. Massa menuding Lurah Gondangdia tidak netral jelang pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika