REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiato mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) memang telah meminta izin ke ketua umum, Megawati Soekarnoputri untuk melakukan komunikasi politik ke pasangan lain. Hanya saja, untuk keputusan mengenai siapa yang akan diajak berkoalisi, itu masih menunggu pembahasan bersama dengan mesin partai.

''Proses penjajakan koalisi pada putaran kedua itu proses dinamis dan banyak pihak. Akan ada pembahasan bersama dengan partai. Termasuk juga dengan Gerindra,'' katanya ketika dihubungi, Rabu (11/7).

Sebelumnya, Jokowi langsung melakukan silaturahmi ke calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. Tak hanya melakukan silaturahmi, langkah itu pun dipandang sebagai bentuk komunikasi politik untuk menghadapi pertarungan di putaran kedua, September mendatang.

''Ibu juga setuju Jokowi bertemu HNW dan sebagainya sebagai langkah persiapan untuk putaran kedua. Tapi tetap untuk keputusannya harus dibahas sebagai tim,'' lanjut dia. Karenanya, apa yang dilakukan Jokowi itu dianggap tak bertentangan dengan peraturan partai.

Ia menilai, hasil penghitungan cepat (quick count) dari berbagai lembaga yang menempatkan Jokowi di posisi pertama memang mengejutkan. Pasalnya, hasil itu berbeda dengan jajak pendapat berbagai lembaga survei sebelumya yang menempatkan Fauzi Bowo di posisi pertama.

Menurutnya, hasil yang di luar perkiraan survei itu merupakan suara nurani rakyat yang menginginkan perubahan. Semangat ini yang harus ditangkap, termasuk oleh pasangan lain yang tidak lolos ke putaran kedua. Sehingga, kata dia, hal itu dapat menjadi perekat koalisi pada putaran kedua mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika