REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR menyatakan pelanggaran politik uang hingga Rabu (11/7) sore hanya lima persen. Hal ini didapatkan dari hasil pantauan 200 relawan yang disebar di seluruh Jakarta. Besaran pelanggaran yang mencapai lima persen ini dibandingkan dengan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

"Permainan politik uang itu berupa 'serangan fajar' oleh dua tim sukses cagub di Tegal Parang, Pancoran, Jakarta Selatan," kata Manajer Pemantauan JPPR Maskurudin Hafid di Jakarta, Rabu. Sedangkan masalah terbesar dengan persentase 40 persen masih tentang Daftar Pemilih Tetap dengan temuan 30 orang yang tidak terdaftar di tujuh TPS.

Maskurudin Hafid menjelaskan di Duri Pulo, Gambir terdapat satu keluarga dengan anggota lima orang yang tidak terdaftar. Selain masalah DPT dan politik uang, JPPR juga menemukan alat peraga yang masih banyak terpasang, bahkan di sekitar TPS.

Maskurudin menjelaskan alat peraga kampanye yang masih terpasang itu ditemukan di Cakung dan Manggarai. Penemuan pelanggaran alat peraga mencapai 25 persen. "Banyak poster yang menggunakan ayat-ayat suci dan iklan layanan masyarakat. Jadi orang agak riskan untuk mencopotnya, padahal itu bisa memengaruhi pemilih," katanya.

Permasalahan lainnya adalah indepedensi petugas di TPS dengan persentase sebesar 20 persen, dan logistik pemilu 10 persen. "Masalah independen seperti ada saksi dari salah satu cagub yang ditolak," katanya

Dia mengatakan hasil temuan ini bersifat sementara karena baru dihimpun dari 200 orang. Total relawan JPPR adalah 1.058 orang yang disebar di seluruh wilayah Jakarta. Dia mengatakan akan melaporkan hasil temuan ini ke Panitia Pengawas Pemilu selambat-lambatnya Sabtu setelah temuan dari seluruh relawan berhasil dihimpun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika