REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pernyataan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang mengaku kecewa dengan Jokowi, mendapat tanggapan dari pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr Ari Junaedi, yang mengatakan Hidayat juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas.
"Hidayat Nur Wahid juga tidak konsisten dalam menjalankan tugas. Kalau memang dia konsisten, seharusnya beliau menyelesaikan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR, baru mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI," ujar Ari.
Dia menilai pernyataan yang dilontarkan Hidayat Nur Wahid, seakan tidak bercermin pada diri sendiri. "Jika itu yang dijadikan alasan untuk tidak mendukung Jokowi, maka itu seperti menjilat ludah sendiri," katanya.
Hidayat yang gagal maju ke putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta, mengaku kecewa dengan calon gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat yang merupakan salah satu juru kampanye Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, merasa kecewa lantaran Jokowi di tengah masa jabatannya mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal saat itu, dia percaya Jokowi akan menjabat hingga akhir jabatan. "Suara rakyat itu suara Tuhan, dan suara rakyat harus dihormati," kata Hidayat.
PKS pada Sabtu secara resmi mengarahkan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Dukungan yang diberikan itu dilihat dari sisi visi, misi, dan program maupun dari sisi respons dari dua pasangan calon yang akan berkompetisi nantinya.
Dari hasil komunikasi politik maupun telaah internal, PKS menilai pasangan Foke-Nara lebih sejalan dengan visi, misi, dan program yang diusung PKS. Selain itu, pasangan bernomor urut 1 pada putaran pertama lalu dianggap lebih siap menampung aspirasi PKS.
Selain itu, hanya kubu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menyanggupi untuk menyelesaikan masa jabatan hingga 2017.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilangsungkan 20 September dan diikuti dua pasangan calon yakni Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli dan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika