REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang hari pemungutan suara  putaran kedua Pemilukada DKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama IBC, LBH Jakarta, KPK, PPATK dan Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta Untuk Pilkada Bersih menggelar aksi Petisi Tolak Politik Uang Pilkada 2012 di Bunderan Hotel Indonesia (HI), Ahad(16/9).

Petisi tersebut bertujuan untuk menggalang 1 juta tanda tangan warga Jakarta, agar bersama-sama menolak politik uang.

Aksi yang digelar ICW itu bersamaan dengan aksi Festival Bersatu Jakarta Bersama Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara). Saat melintasi Bundaran HI, Foke dan Nara berhenti sejenak, kemudian turut mendatangani kain putih sepanjang enam meter tersebut. Tentu saja para lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih ribut. Karena aksi tersebut  merupakan aksi yang netral.

"Kami nggak nyangka Foke menandatangani petisi itu. Padahal aksi ini ditujukan untuk dua pasangan calon," kata Apung Widadi, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW.

Menurutnya, Pemilukada putaran kedua tanggal 20 September disinyalir akan diwarnai politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak dari putaran pertama. Kalau dibiarkan terjadi, tentu saja akan jadi ancaman bagi demokrasi sebab persaingan akan berlangsung secara tidak sehat.

Jenis-jenis politik uang bukan hanya pembagian uang secara langsung kepada warga sebagai pemilih. Namun, ujar Apung, bisa  berbentuk pengobatan gratis, sembako gratis, pulsa gratis, baju/jilbab, barang-barang elektronik, atau menjanjikan sesuatu jika terpilih nanti.

Selain itu, dalam proses pemilukada dengan posisi kedua pasangan calon masih berposisi incumbent, fasilitas Pemda atau pemerintahan rawan dibajak untuk kepentingan kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika