REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusut Lembar Kerja Siswa (LKS) pelajaran sejarah tingkat SLTA yang mendiskreditkan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Mendikbud harus mengusut tuntas karena kami khawatir ada desain untuk menciptakan konflik horisontal di masyarakat, mengingat upaya mendiskreditkan Gus Dur berlanjut dari Sutan Bhatoegana, Purwokerto (Jawa Tengah), hingga sekarang ke Gresik (Jawa Timur)," kata Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Timur Alfa Isnaeni di Surabaya, Rabu (12/12).

Ia mengemukakan desakan itu ketika dikonfirmasi tentang temuan LKS pelajaran sejarah tingkat SLTA di Gresik terbitan CV Hayati Tumbuh Subur.  Materi LKS itu pada halaman 34-35 menyebutkan Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan karena skandal Bruneigate dan Buloggate.

Menurut Alfa Isnaeni, Mendikbud harus menganggap serius masalah ini dan melakukan serangkaian langkah untuk menyikapinya, yakni dengan melakukan klarifikasi kepada masyarakat melalui media massa. Pemerintah juga dimintam menarik LKS tersebut yang sudah terlanjur beredar atau tersebar di masyarakat, agar anak didik tidak menerima informasi yang salah.

"Kami juga mengharapkan Mendikbud melakukan langkah serius dengan menelusuri asal-usul informasi yang bohong itu, lalu mengambil langkah-langkah hukum terhadap siapapun yang terlibat di dalamnya, apakah penerbit, penulis, atau pengesah LKS itu, sekaligus meluruskan sejarah yang dibelokkan itu melalui buku baru," katanya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, meminta sejumlah sekolah menarik LKS pelajaran sejarah tingkat SLTA yang menyudutkan Gus Dur.

"Ya, kasihan Gus Dur, karena itu kami minta sekolah tidak memakai LKS itu lagi karena bisa menimbulkan polemik, akibat pemahaman yang keliru bahwa Gus Dur itu korupsi, padahal Gus Dur justru sangat serius dan prihatin' pada pemberantasan korupsi," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Gresik M Nadlif di Gresik, Selasa (11/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika