REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fungsionaris Partai Demokrat (PD) yang terkena imbas rotasi kepengurusan di DPP, Ruhut Sitompul, menyatakan bahwa suara ketidakpuasan di internal Partai Demokrat terhadap Anas Urbaningrum, diyakini semakin besar. Bahkan, sebagian dari mereka ingin agar Anas segera dilengserkan.

“Tidak hanya pengurus dan kader, rakyat pun sudah muak. Mereka yang mendukung saya makin besar jumlahnya. Bahkan, hampir semua daerah mendesak agar Anas dilengserkan,” katanya, Senin (17/12).

Menurutnya, bukti ketidakpuasan terhadap Anas terlihat dalam Pilkada Kota Bekasi. Sebab calon walikota Bekasi yang diusung oleh Demokrat, sama sekali tidak memperoleh suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

“Kondisi itu menunjukkan sebuah hukuman rakyat kepada Anas. Rakyat muak dengan perilaku sejumlah elite partai yang diduga terlibat korupsi. Makanya, calon walikota yang didukung Demokrat sama sekali tidak memperoleh suara di sejumlah TPS,” tukasnya.

Ruhut mengatakan, fakta bahwa cawakot yang didukung Demokrat tidak memperoleh suara di sejumlah TPS, sangat mengerikan. Dia juga menyatakan, hal itu merupakan sanksi sosial dari masyarakat. “Untuk itu, saya meminta agar Anas legowo dan mau mengundurkan diri secara suka rela. Kita sudah kena sanksi sosial dari masyarakat yang mengerikan, dimana cawakot mendapatkan nol suara di sejumlah TPS,” tuturnya.

Dia menilai, tuntutan mengundurkan diri tersebut wajar. Hal itu mengingat Anas adalah tokoh publik dan ketua umum partai. Sementara, banyak kasus korupsi yang tengah membelit partai yang dipimpinnya.

Bahkan, anggota Komisi III DPR ini mengaku heran mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga mengambil tindakan terhadap Anas. Padahal, mantan Menpora Andi Mallarangeng sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Mestinya, yang dikenakan status tersangka adalah Anas terlebih dahulu, baru Andi. Ada apa dengan KPK,” tandas Ruhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika