REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), akan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Hatta Rajasa terkait rencana pembangunan sarana transportasi masal atau Mass Rapid Transit (MRT).
Menurut Jokowi, surat tersebut dikirimkan karena batal melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian yang seharusnya dilakukan Jumat (21/12) sore ini.
"Tadi pak Hatta mengaku terjebak macet dari arah bandara ke Kemenko, sehingga pertemuannya dibatalkan. Jadi, pak Hatta minta agar kami mengirimkan surat tertulis mengenai MRT dan dikirim paling lambat hari Senin (24/12)," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Melalui surat tersebut, sambung Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan berupaya melakukan negosiasi beban pengembalian pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).
Seperti diketahui, Pemprov DKI menginginkan agar besarnya pembagian tersebut 70:30. Pemprov DKI menanggung 30 persen, sedangkan pemerintah pusat menanggung 70 persen dari beban pengembalian pinjaman tersebut.
"Selama ini kita memang inginnya 70:30 dengan pemerintah pusat. Namun kali ini, di dalam surat tersebut kami sudah menurunkannya, menjadi 60:40, tapi tetap bagian pemerintah pusat lebih tinggi," ujar Jokowi.
Jokowi mengungkapkan hampir ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk menjalankan pembangunan mega proyek MRT tersebut.
"Intinya pak Hatta sudah memberikan lampu hijau untuk pembangunan MRT. Namun, mengenai besarnya pembagian bebannya nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau (Menko Perekonomian)," kata Jokowi.
Sebagai informasi, pertemuan yang batal berlangsung hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, beberapa pekan yang lalu.
Rapat dengan Kementerian Keuangan tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun karena Menteri Keuangan meminta agar proyek itu dikaji lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika