REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja buruk sejumlah menteri belum juga mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merombak atau reshuffle kabinetnya. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin wibawa pemerintah akan rusak.
“Kalau proses reshuffle dibiarkan terlalu lama, akan menciptakan spekulasi yang menjatuhkan wibawa presiden,” kata pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Republika di Jakarta, Kamis (3/1).
Yunarto menyampaikan SBY bisa menggunakan hak prerogatifnya kapan saja. Sisa dua tahun pemerintahan bukan alasan bagi SBY untuk ragu merombak kabinet.
SBY bisa menggunakan laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai acuan mereshuffle kabinet. Menurut Yunarto, laporan kinerja menteri yang dimiliki UKP4 merupakan acuan paling obyektif bagi presiden mengganti menteri berkinerja buruk.
“Secara obyektif harusnya laporan UKP4 yang menjadi acuan untuk mereshuffle kabinet,” kata dia.
Yunarto berujar SBY semestinya membuka laporan UKP4 selaku lembaga resmi negara. Hal ini agar publik mengetahui kementerian apa saja yang gagal menjalankan program pemeritahan.
Di sisi lain, langkah SBY membuka laporan UKP4 juga dapat menjadi senjata perlindungan SBY saat memutuskan mereshuffle kabinet. “ Bila reshuffle menciptakan rongrongan politik kepada presiden, SBY bisa mendapat perlindungan publik karena ada laporan UKP4,” kata Yunarto.
Selain menyorot soal reshuffle, Yunarto juga mengkritik lambannya presiden menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menurut Yunarto, kosongnya posisi Menpora membuat kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini karena, menteri pelaksana sementara Kemenpora, Agung Laksono tidak akan bisa membuat keputusan-keputusan teknis yang bersifat strategis.
