REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengantisipasi kekhawatiran Presiden SBY kepada pimpinan partai politik terkait konflik antara agenda kerja kementriannya sebagai pembantu presiden dan sebagai pimpinan partai yang harus memenangkan parpolnya.

"Kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi begitu kader kami menjadi anggota kabinet, maka dia kami lepaskan seluruh jabatan partai, dan kami antarkan dia untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan dan negara," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, usai 'Safari Dakwah PKS Siaga Pemilu 2014' di Bandar Lampung, Ahad (6/1).

Jadi, kata dia, kekhawatiran Presiden SBY saat ini, sudah pasti tidak ditujukan kepada PKS. Karena kader PKS yang berada di kabinet bekerja penuh dan tidak akan terganggu dengan partainya.

Mengenai sikap PKS dalam pengisian pos yang kosong pada jabatan menteri, Luthfi menegaskan apa pun yang dilakukan untuk mengganti pos yang kosong dalam kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden. 

"Kalau soal menteri itu hak beliau. Tapi, kalau kami mau memberikan masukan, kami langsung kepada Pak SBY, karena kami mitra koalisi," ujarnya.

Yang terpenting bagi PKS, ungkapnya, dalam perubahan kabinet stabilitas politik, ekonomi, dan sosial jangan sampai terganggu, oleh perombakan-perombakan dalam kabinet mendatang.

Untuk mencegah terganggunya stabilitas politik, ekonomi, dan sosial politik, PKS menyarankan dialog politik dalam mitra koalisi merupakan pendekatan yang sangat baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika