REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kesuksesan Pemprov DKI menerapkan moda transportasi Transjakarta yang ditiru dari Bogota, Kolombia, di era Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, coba diulangi Pemprov DKI di era kepemimpinan Joko Widodo-Basuki T Purnama dengan mempelajari sistem transportasi di negara Amerika Latin tersebut. Namun, untuk mengadopsi sistem yang ada, Pemprov DKI tidak melakukan studi banding langsung, tapi cukup memanggil mantan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Michael Manuvandu.
"Kita panggil mantan Dubes Kolombia untuk Indonesia, kita mau tahu seperti apa kondisi di sana. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Kolombia, lebih baik diundang yang berpengalaman di sana," kata Basuki, Wagub DKI Jakarta di Balaikota.
Menurut Basuki, sang mantan dubes masih memiliki arsip mengenai transportasi di Kolombia. Sehingga pihaknya bisa melihat langsung kondisi transportasi di Kolombia lewat arsip tersebut. "Jadi kita tahu kondisi di sana. Mereka punya foto-fotonya dan tunjukkan bus-busnya di sana. Bagaimana konsepnya," ujarnya.
Mantan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Michael Manuvandu mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan bagaimana caranya mengelola transportasi publik seperti busway agar bisa lebih baik dan bermanfaat digunakan oleh seluruh kalangan. "Harusnya, busway itu bukan untuk orang berpenghasilan kecil, tetapi untuk semua warga," jelasnya.
Ia pun mencontohkan, di Kolombia jumlah penumpang Trans Milenium telah mencapai lebih dari 2,4 juta penumpang. Bahkan, banyak masyarakat yang telah beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Itu yang akan kita tularkan, karena ditata menjadi lebih bagus, sehingga kendaraan pribadi berkurang dan orang lebih banyak menggunakan angkutan umum," tambahnya.
Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Yoga Adiwinanto menuturkan, Kolombia, memiliki pengelolaan parkir yang kuat. Hal itulah yang membuat Trans Millenium di Bogota penumpangnya terus meningkat. "70 persen warga di Bogota, menggunakan publik transport. Sejak Trans Millenium itu ada," ucapnya.
Ia pun setuju jika untuk memperbaiki transportasi di Jakarta, tidak perlu melakukan studi banding ke negara lain. Terlebih sebagian besar duta besar berada di Jakarta, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. "Mengapa tidak kita panggil saja untuk bertukar pikiran. Dengan begini bisa hemat waktu dan tenaga," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika