REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada mobil pribadi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan kemungkinan ini.
"(Mobil) pribadi lagi kita hitung," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/1) petang.
Jero mengatakan pemerintah akan mengusahakan agar bisa menerapkan aturan ini dengan mekanisme yang baik agar tidak terjadi keributan saat aturan diberlakukan.
Salah satunya dengan penggunaan teknologi. Ditegaskannya Pertamina akan berinvestasi untuk membuat teknologi khusus guna membatasi jumlah liter BBM bersubsidi untuk mobil pribadi.
Namun terkait cilinder capacity (cc) kendaraan, Jero belum berani mengiyakan aturan tersebut. Pastinya, ungkap politis Demokrat ini, kuota BBM bersubsidi 2013 sebesar 46 juta kl tak boleh jebol.
Ia pun belum mau berandai-andai menaikkan harga. Meski ada ancaman dari Kementeria Keuangan akan jebolnya anggaran akibat tak terkendalinya penggunaan BBM tahun ini, ia menuturkan opsi itu belum tentu dilakukan.
"Nanti kita lihat," ujarnya. Menurutnya bila perekonomian tetap baik dan investasi berjalan lancar, tak ada alasan untuk menggenjot harga BBM bersubsidi.
Hal senada juga dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas A. Edy Hermantoro. Pekan depan Ditjen Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan bakal segera merapatkan kemungkinan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dibatasi.
"Ini memang harus dibahas bersama. Karena yang punya duit bukan kita, tak boleh sendiri," jelas Edy. Ia menuturkan Kementerian ESDM hanya membahas aspek teknis saja.
Sementara itu Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pihaknya belum berniat untuk membatasi BBM bersubsidi untuk kendaraan ini. "Belum," kata dia.