REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Indonesian Audit Watch (IAW) menemukan kejanggalan dalam verifikasi faktual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu.

“Ada modus verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan standard yang sudah ditentukan terhadap pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI," kata Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar, Kamis (17/1).

IAW menduga hal KTA sengaja digunakan untuk menghambat Parpol non parlemen ikut Pemilu 2014. Mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ini menuturkan, dari hasil temuan investigasi IAW yang mengacu pada berita acara hasil verifikasi faktual KPU daerah se-Provinsi NTT, ada dua Kabupaten yang diduga melakukan kecurangan.

“Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sabu Raijua. Jika ditelusuri dugaan rekayasa bisa menguntungkan tiga parpol yang saat ini malah sudah dinyatakan lolos oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014,” ujarnya.

Junisab menuturkan verifikasi faktual KTA disebut KPU dilakukan dengan melakukan verifikasi ke rumah-rumah anggota parpol. Lalu dengan alasan si anggota parpol tidak ada di rumah, sambung Junisab, lantas KPU dinyatakan pegawai KTA parpol fiktif.

“Ini model yang sangat 'semberono'. Karena dengan akumulasi perilaku yang demikian, maka dengan seketika KPU sudah bisa merubuhkan parpol yang sebelumnya sudah lolos administrasi kepartaian,” tukas Junisab.

Untuk itu, IAW meminta Badan Pengawas Pemilu membenahi perorangan dan kolektif KPU, agar mereka mampu mengontrol dirinya.

“Bawaslu bukanlah macan ompong layaknya dua periode lalu. Bawaslu akan baik jika penyelenggaraan pemilu tidak terkotori,” ujarnya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika