31 Maret, Batas Akhir Klub Lunasi Gaji Pemain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klub-klub ISL dan IPL diminta melunasi gaji para pemainnya yang tertunda sebelum 31 Maret 2013.

Keputusan itu adalah hasil pertemuan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Asosiasi Pemain Sepakbola Profesional Indonesia (APPI) di Kantor BOPI, Rabu (23/1).

Pertemuan itu digelar untuk menagih konsistensi BOPI dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji pemain.

Sebelumnya, BOPI memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan LSI dengan dua syarat, yakni penyelesaian masalah tunggakan gaji, serta klub harus mengizinkan pemainnya membela timnas. Namun, kenyataannya APPI masih menemukan klub-klub IPL dan LSI yang belum membayarkan gaji pemainnya.

Klub IPL yang masih menunggak gaji di antaranya Bontang FC, Persebaya Surabaya, Perseman Manokwari, dan Persema Malang. Sementara klub ISL yakni Sriwijaya FC (dua bulan), PSPS Pekan Baru (sembilan bulan), Persidafon (sembilan bulan), Persija (lima bulan), dan Arema (empat bulan).

"Klub yang tak membayar gaji pemain sampai akhir Maret, akan dicoret dari kompetisi. Jika kompetisinya yang dihentikan, kasihan klub-klub lain yang tidak ada masalah," kata pejabat sementara Ketua Harian BOPI, Haryo Yuniarto.

Haryo menjelaskan pihaknya akan membicarakan masalah itu dengan PT Liga Prima Indonesia dan PT Liga Indonesia.

"Semoga draftnya rampung pada akhir Januari ini," imbuh dia.

Terkait sanksi tersebut, Haryo mengaku sudah membicarakannya dengan Ketua Umum KPSI, La Nyalla Mattalitti. "Pak La Nyala sepakat. Cuma tinggal nunggu mekanisme dan waktunya," kata Haryo mengungkapkan.

Divisi Legal APPI, Riza Hufaida menyatakan pihaknya akan terus memantau konsistensi BOPI terkait penyelesaian masalah ini.

"Kami dijanjikan setiap klub harus menuntaskan tunggakan gaji seratus persen sampai akhir Maret mendatang. Jika ada yang menunggak BOPI harus berani mensetop klub tersebut," tegas dia.

Hingga kini, APPI masih menyesalkan terbitnya izin kompetisi LSI. Padahal, menurut Riza, persoalan gaji dan timnas belum terselesaikan. Alasan itulah yang membuat APPI menuntut peninjauan kembali izin tersebut.