REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pecahnya kerusuhan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyita perhatian Jusuf Kalla (JK). Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini pun langsung mengunjungi lokasi kerusuhan di Sumbawa, Sabtu (26/1)
JK berusaha menerapkan apa yang pernah dilakukannya di sejumlah daerah berpotensi rusuh, kali ini di Sumbawa. Siaran pers yang diterima Republika Sabtu, (26/1) menyebutkan, JK memberikan pengarahan dan semangat kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pengungsi yang menjadi korban kerusuhan.
Wakil Presiden RI ke sepuluh ini juga mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berdialog bersama. Lelaki asal Bone, Sulawesi Selatan ini mengajak seluruh warga Sumbawa untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan.
"Kita semua bersaudara. Pembuat kerusuhan adalah musuh bersama," kata JK.
JK berada di Kota Sumbawa Besar bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin yang juga putra kelahiran Sumbawa. Selain itu, hadir pula Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Sang Nyoman Suwisma.
Kedatangan para tokoh ini didampingi Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Bupati Sumbawa Jamaludin Malik, serta pejabat kepolisian daerah dan pemerintah setempat.
JK dan tokoh agama dari Jakarta melihat langsung keadaan pengungsi, lokasi kerusuhan, serta berdialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah kabupaten.
"Saya berharap dua atau tiga hari ke depan suasana sudah tenang dan pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing. Pihak keamanan akan menjamin semuanya. Pemerintah juga akan membantu memperbaiki kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya," ujar JK.
Kerusuhan di Sumbawa Besar terjadi Selasa (22/1). Peristiwa ini menyebabkan puluhan bangunan dan kendaraan bermotor dirusak dan dibakar
Peristiwa dipicu oleh merebaknya isu bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menyusul meninggalnya Arniati (30 tahun) akibat kecelakaan saat berboncengan sepeda motor dengan kekasihnya, anggota Polri Brigadir I Gede Swarjana (31 tahun), Sabtu (19/1) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika