REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq bukan korban pertama terminologi konspirasi. Apalagi, jika seorang politisi atau partai politik dikaitkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Semua orang yang ditangkap KPK, kalau dari kalangan politik pasti akan bilang itu konspirasi. Dari zaman Megawati (Megawati Soekarnoputri-red) sudah seperti itu," kata peneliti gerakan politik Islam, Edi Sudrajat di Jakarta, Sabtu (2/2).

Menurutnya, terminologi konspirasi dan KPK tidak muncul pertama kali pada kasus Luthfi. Melainkan telah menjadi pola politik yang lumrah terjadi di Tanah Air.

Karenanya, lanjut dia, membesarkan masalah konspirasi tidak akan ada gunanya bagi PKS. Apalagi untuk penyelesaian kasus Luthfi secara hukum. Menurut dia, yang harus dilakukan PKS adalah segera melakukan pembersihan dalam tubuh partai secara tulus.

Termasuk membangun kembali citra partai agar konsituen dan kader setiap tidak pindah rumah. 

Sebelumnya, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika