REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak merasa mengalami tekanan atas imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kejelasan status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Seusai menutup latihan bersama dengan tema "Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi" di Medan, Jumat, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan imbauan itu muncul karena Presiden Yudhoyono juga menjabat ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pihaknya menilai imbauan Presiden Yudhoyono tersebut tidak salah dalam konteks mendukung upaya penegakan hukum yang dijalankan KPK.

Namun, yang penting, pihaknya tidak menganggap atau menjadikan imbauan tersebut sebagai faktor penekan proses hukum yang dijalankan KPK.

Apalagi selama ini, baik sebagai Presiden RI maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pihaknya yakin sosok Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menekan KPK.

"Sejak dulu hingga sekarang, KPK tidak pernah mengalami intervensi oleh Presiden (Yudhoyono)," katanya.

Menurut Busyro, sebagai aparatur penegak hukum, pihaknya tidak pernah memiliki keinginan menunda penyelesaian penyidikan kasus dugaan korupsi.

"Itu dapat menimbulkan masalah yang tidak sederhana," katanya.

Penundaan tersebut, kata dia, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap unsur penegak hukum yang ada di Tanah Air.

Sedangkan secara politik, penundaan penyelesaian kasus dugaan juga menimbulkan kerawanan terhadap penguatan legitimasi kekuasaan pemerintah.

"Jadi, aparat penegak hukum penting sebagai pilar dalam menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika