REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menjadi program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dianggap tak efektif menjamin pelayan kesehatan bagi warga tidak mampu. Ini lantaran Jokowi tidak memberikan sosialisasi yang baik mengenai terkait fungsinya. 

"Mestinya diberlakukan setelah ada sosialisasi, kesiapan infrastruktur. Seperti sumber daya manusia, alat kesehatan, sistem rujukan, dan lain-lain," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/2).

Menurutnya, KJS sulit direalisasikan karena sampai saat ini Pemprov DKI masih memiliki tunggakan utang di beberapa rumah sakit. Masalah kian pelik ketika anggaran APBD Jakarta telat cair. 

"Pak Jokowi harusnya sudah jelas dulu ini semua. Semua birokrasi tahu anggaran cair baru Maret," lanjut politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menambahkan, akibat nyata dari lonjakan pasien di rumah sakit menurut yaitu meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini. Dera ditolak delapan rumah sakit dengan alasan tak ada kamar dan tak memiliki Neonatal Insentive Care Unit (NICU).

Nova berharap fenomena Jokowi tidak sampai menumpulkan sikap kritis masyarakat pada pemimpin. Menurutnya Jokowi perlu mendapat masukan positif agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. "Pak Jokowi butuh masukan dari kader yang riil di masyarakat," papar Nova.

Ikuti Whatsapp Channel Republika