REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan, tidak ada peningkatan status terhadap kondisi di Papua.

Akan tetapi, dia menegaskan, akan ada operasi penegakan hukum untuk mengejar kelompok bersenjata penembakan TNI.

“Tidak ada peningkatan status apapun di wilayah Papua, akan tetapi operasi penegakan hukum dimanapun di Indonesia, belahan pulau manapun, harus ditegakkan,” katanya usai rapat terbatas, di Jakarta, Jumat (22/2).

Ia mengatakan, pendekatan terhadap Papua tetap lewat peningkatan kesejahteraan dan ekonomi. Tidak ada perubahan pendekatan.

Hanya saja, ia menekankan, jika ada pihak-pihak yang mengganggu keamanan masyarakat dan mengingkari kedaulatan NKRI di Papua, maka pemerintah harus memiliki sikap yang tegas dan jelas.

“Jadi, tidak boleh ada upaya-upaya yang melanggar ketertiban dan kedaulatan negara kita. Tapi semua itu harus dilakukan secara tepat dan terukur,” katanya.

Ia mengatakan, kedua lokasi penembakan itu memang ada pos-pos TNI/Polri yang dianggap rawan. Menurutnya, kemungkinan kelompok bersenjata tidak senang sehingga mereka mengganggu aktivitas aparat dan membuat kenyamanan terganggu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika