REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Eksekutif (Exco) PSSI membatalkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan pembentukan Badan Tim Nasional (BTN) dan menggantikannya dengan membuat Komite Ad Hoc Badan Timnas sebagai hasil rapat, Jumat (22/2).
Siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa Exco memutuskan untuk memperbaiki SK BTN yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI tertanggal 11 Januari 2013 dengan alasan belum adanya keputusan Exco terkait hal tersebut sesuai dengan statuta PSSI Pasal 1 Ayat (6) tentang Badan Pengelola Tim Nasional.
Oleh karena itu Exco menyepakati untuk memperbaiki landasan hukum badan tersebut dan memperbaikinya. "Perbaikan yang dimaksud adalah, pembatalan SK tersebut, dan membuat SK baru dengan nama Komite Ad Hoc Badan Timnas dan diketuai oleh Isran Noor," demikian tertulis dalam siaran pers yang mencantumkan nama dua anggota Exco Sihar Sitorus dan Bob Hippy tersebut.
Untuk penunjukan staf teknis di bawah Ketua Komite Ad Hoc ditentukan oleh Exco, sebagaimana tercantum dalam statuta PSSI Pasal 37 Huruf j.
Kesepatakan tersebut meskipun tidak mengubah kedudukan Isran Noor dalam komite atau badan pengelola timnas, mengancam keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan oleh BTN, misalnya, pengangkatan pelatih baru Luis Manuel Blanco.
Saat dihubungi Bob Hippy mengatakan bahwa keputusan-keputusan yang sejauh ini sudah diambil oleh BTN pimpinan Isran Noor tidaklah berlaku, terutama terkait dengan pengangkatan pelatih baru Luis Manuel Blanco.
"Pengangkatan pelatih itu harus melalui federasi, sementara dia (BTN) kan berada di luar federasi," kata Bob saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Meski demikian Bob mengakui keputusan untuk mengeluarkan SK baru terkait pembentukan Komite Ad Hoc Badan Timnas dengan tetap mencantumkan Isran Noor selaku ketua merupakan upaya menghindari kisruh lebih panjang.
"SK juga belum keluar baru kami rencanakan karena daripada ini ribut kami buat yang baru saja," ujar Bob menambahkan.
Munculnya BTN menambah panjang polemik yang ada di tubuh federasi sepak bola Indonesia. Dengan kondisi ini, peluang Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA makin besar. Apalagi penyelesaikan dua federasi dan dua kompetisi juga belum tuntas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika